Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Beri Penghargaan kepada 2.041 Penyuluh Antikorupsi dan 228 Ahli Pembangunan Integritas

Kompas.com - 14/12/2021, 15:36 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kegiatan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Tapaksiapi) tahun 2021.

Adapun acara ini merupakan pemberikan apresiasi kepada 2.041 Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan 228 Ahli Pembangun Integritas (API) di seluruh Indonesia.

"Jadi, KPK memiliki banyak keterbatasan. Salah satunya adalah jaringan, oleh karena itu untuk memperluas jaringan pemberantasan dalam hal ini pencegahan maupun penindakan itu," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

"KPK melakukan pembinaan jaringan dengan memperbanyak Penyuluh Antikorupsi dan juga Ahli Pembangun Integritas," imbuh dia.

Ghufron menjelaskan, tugas Penyuluh Antikorupsi dan juga Ahli Pembangun Integritas dalam bidang penindakan adalah memberi advokasi kepada masyarakat untuk bisa melihat, mendengar atau mengetahui tindak pidana korupsi agar dapat melapor kepada KPK.

Baca juga: KPK Dalami Aturan Hukum Terkait Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

"Supaya laporannya cukup, maka kemudian diajari. Sehingga laporan (masyarakat) benar-benar sudah menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti, itu dari sisi penindakan," jelas dia.

Dari sisi pencegahan, Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas juga bertugas untuk memberikan role model memberikan layanannya publik yang transparan, berkepastian dan partisipatif.

Sementara itu, dari sisi peningkatan integritas, KPK berharap Ahli Pembangun Integritas bisa membangun integritas di masing-masing lembaganya agar menjadi role model.

"Termasuk juga kami tadi memberikan arahan agar kemudian Api maupun Paksi ini tidak kemudian menyalahgunakan, karena banyak kemudian dengan label sertifikat Paksi ataupun Api itu kadang ada yang memeras, ada yang menyalahgunakan atau bahkan kemudian menggunakannya sebagai kampanye-kampanye. Itu yang kami jaga, supaya tidak ada penyalahgunaan," ujar Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com