Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Anggota KPU: Pendidikan Pemilih Harus Diperkuat untuk Pemilu 2024

Kompas.com - 13/12/2021, 16:25 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diana Fawzia mengatakan, menyambut Pemilu 2024, pendidikan pemilih harus diperkuat dan ditingkatkan.

Menurut Diana, banyak potensi persoalan di Pemilu 2024, seperti kendala teknis hingga soal politik uang dan identitas yang bisa diantisipasi jika pemilih memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.

"Kita perlu kuatkan dan tingkatkan untuk mengantisipasi kerumitan-kerumitan yang akan kita hadapi di Pemilu 2024. Menguatkan yang sudah ada dan meningkatkan yang masih lemah. Jadi menggunakan hak pilih secara merdeka, sadar, dan cerdas adalah tujuan dari pendidikan pemilih," kata Diana dalam diskusi daring yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Senin (13/12/2021).

Menurutnya, pemilih dalam pemilu merupakan bagian yang paling penting. Sebab, tanpa ada pemilih, pemilu tidak dapat diselenggarakan.

"Kalau pemilu, pihak ini pasti dibutuhkan. Tidak ada pemilu kalau tidak ada pihak ini, yaitu pemilih," ucapnya.

Baca juga: Calon Anggota KPU Abhan Nilai Pemilu 2024 Perlu Penyederhanaan Surat dan Rekapitulasi Suara

Diana pun memaparkan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan pemilih yaitu dengan merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, lanjut dia, KPU dapat menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi.

Kemudian, memperkuat pemetaan pemilih berdasarkan geografis, disparitas sosial-ekonomi, dan jaringan internet, serta memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara periodik tiap lima tahun.

"Sehingga meninggalkan legacy untuk KPU periode berikutnya," ujar Diana.

Sementara itu, secara khusus, Diana menegaskan perlu ada peningkatan perhatian pada perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus.

Menurut Diana, tingkat partisipasi politik perempuan tidak berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan mereka tentang pemilu. Selain itu, perempuan juga rentan terhadap disinformasi, berita bohong, dan politik identitas.

Baca juga: Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Di lain sisi, perempuan memiliki kuasa, pengaruh, militansi, dan jejaring yang luar biasa. Selain itu, berdasarkan data KPU 2019, jika ditambahkan dengan DPT luar negeri, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

"Mendidik perempuan pemilih adalah investasi pendidikan pemilih jangka panjang, karena mendidik perempuan sama dengan mendidik seluruh bangsa," katanya.

Diana melanjutkan, kelompok berkebutuhan khusus pun selama ini belum jadi perhatian. Padahal, kelompok ini memiliki beragam kebutuhan.

"Kelompok ini belum banyak disasar, masih dianggap sebagai kelompok yang homogen. Padahal berkebutuhan khusus ini heterogen. Kategorinya banyak dan kebutuhannya banyak," tuturnya.

Diana pun mengatakan, perlu ada metode atau instrumen khusus sebagai media penyampaian untuk melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok berkebutuhan khusus.

Menurutnya, KPU dapat melakukannya bersama para mitra yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com