Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Varian Omicron di Bekasi, Pejabat Diminta Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Kompas.com - 10/12/2021, 05:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan informasi di masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi simpang siurnya kabar bahwa empat warga DKI Jakarta terpapar virus Covid-19 varian Omicron seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

"Sudah diklarifikasi ke Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Bekasi oleh beberapa pihak. Sudah diakui memang itu kekeliruan dan sudah di-takedown dari situs yang diunggah," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

"Alhamdulillah, tidak benar-benar terjadi. Meski demikian saya berharap pemerintah baik pusat maupun daerah agar berhati-hati memunculkan informasi di masyarakat," lanjut dia.

Politikus Partai Nasdem itu meminta pemerintah memahami betul masalah dan dampaknya apabila memunculkan informasi yang salah ke publik.

Menurut dia, jika informasi salah menyebar ke publik, akan menimbulkan kehebohan dan kegaduhan.

"Pahami betul masalah dan dampaknya sehingga tidak menimbulkan kehebohan dan kegaduhan di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Nurhadi meminta secara khusus kepada pejabat publik agar berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Pasalnya, menurut dia pernyataan yang salah jelas akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Para pejabat publik harus memahami situasi psikologis masyarakat yang sangat sensitif di tengah pandemi Covid-19 ini. Tidak perlu berlomba membuat pernyataan mengenai sesuatu hal yang tingkat akurasinya masih rendah," pesan Nurhadi.

Selain pemerintah, Nurhadi juga mengingatkan para pakar agar tidak menyebarluaskan asumsi-asumsi yang masih bersifat teoritik selama masa pandemi.

Hal ini karena juga berpotensi menimbulkan keresahan lantaran tingkat penerimaan masyarakat berbeda-beda.

"Di pihak lain pemerintah khususnya Kemenkes sungguh-sungguh transparan mengenai informasi tentang varian baru Omicron tersebut," tambah Nurhadi.

Diberitakan sebelumnya, sempat menjadi heboh di masyarakat karena adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

Baca juga: Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Sri mengatakan bahwa ada empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com