Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia perlu bekerja keras untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi.

Pasalnya berdasarkan data pada 2020, Indonesia masih menduduki rangking 102 dalam indeks persepsi korupsi.

Menurut Presiden, capaian tersebut masih kalah dari negara-negara lain di Asia.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

"Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita," tegas Jokowi.

Dia menekankan, perbaikan indeks persepsi korupsi harus dilakukan secara bersama-sama.

Namun, di sisi lain ada perkembangan yang menggembirakan dari sisi perilaku antikorupsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks perilaku antikorupsi di masyarakat terus naik dan membaik.

"Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88, artinya semakin tahun semakin membaik," ungkap Jokowi.

Sehingga, melihat fakta-fakta itu, kepala negara meminta agar ada cara yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Metode pemberantasan korupsi harus terus diperbaiki dan disempurnakan.

Baca juga: Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Jokowi menekankan, penindakan atas korupsi jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan.

"Namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," tegas Jokowi.

"Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelak tetapi juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara," tambahnya.