RI Akan Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia berkomitmen menambah 1.000 personel dan memperkuat kapasitas penjaga perdamian (peacekeepers) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komitmen ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung penguatan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Hal ini Retno sampaikan dalam pertemuan virtual 4th UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) dengan tema “Partnership in Training and Capacity Building”, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Jaga Perdamaian di Nagorno-Karabakh, Rusia Terjunkan Pasukan Penjaga Perdamaian

“Komitmen memajukan pelatihan dan peningkatan kapasitas para peacekeepers mutlak diperlukan guna mendukung mandat misi dan memastikan keselamatan mereka,” kata Retno melalui siaran pers laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (9/12/2021).

Menurut Retno, pelatihan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan untuk mendukung peacekeepers yang seringkali bertugas di situasi berbahaya.

Untuk itu, setidaknya ada dua hal penting yang dapat dilakukan. Pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Di masa pandemi seperti ini, kata Retno, peacekeepers mendapat tugas tambahan untuk mendukung penanganan pandemi.

"Di sinilah pengetahuan mengenai kesehatan komunitas menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Kedua, Retno menekankan pentingnya investasi seluruh negara mengenai kemitraan yang inovatif.

Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Triangular Partnership Project (TPP) yang akan berlangsung pada tahun 2022.

Baca juga: Bom Mobil Meledak di Mali, 15 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Terluka

“Penguatan kemitraan yang inovatif ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas peacekeepersperempuan, khususnya dalam perlindungan warga sipil,” kata Retno.

Adapun UNPM merupakan pertemuan internasional terbesar yang membahas berbagai isu misi perdamaian PBB.

Pertemuan ini didahului dengan empat pertemuan persiapan. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin pertemuan pendahuluan tersebut.