PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, dibatalkannya kebijakan PPKM Level 3 yang semula hendak diterapkan saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, seolah menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan kajian.

"Perubahan kebijakan ini tetap mendapat sorotan dari masyarakat. Sebab, aturan itu belum berjalan, sudah dievaluasi dan diganti," kata Saleh dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa.

Ia pun menduga ada sejumlah hal yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakan itu.

Pertama, dia menduga adanya penolakan dari sebagian anggota masyarakat terhadap rencana penerapan PPKM Level 3.

"Penolakan ini banyak disampaikan terutama lewat media sosial. Tidak hanya menolak, masyarakat juga memberikan kritikan dan saran atas kebijakan tersebut," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Serentak Saat Nataru, Aturan Perjalanan Berubah?

Kedua, Ketua Fraksi PAN DPR itu melihat ada sebagian ahli dan akademisi yang juga memberikan pandangan tidak setuju dengan kebijakan PPKM Level 3.

Pemerintah, kata Saleh, kelihatannya mendengarkan masukan dari ahli dan akademisi tersebut.

"Terbukti, ada argumen yang disampaikan pemerintah yang didasarkan pada pandangan dan masukan para ahli tersebut," ucapnya.

Dugaan ketiga yaitu pemerintah ingin menjaga agar roda perekonomian di tingkat bawah tetap berjalan dengan baik.

Menurut Saleh, dengan memberikan kelonggaran tanpa adanya PPKM Level 3, maka masyarakat tetap dapat bekerja seperti biasa.

"Itu artinya, kehidupan perekonomian tetap stabil dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini mungkin dinilai penting karena saat ini usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai menggeliat," imbuh dia.

Baca juga: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Tempat Wisata Boleh Buka tapi Diperketat

Dugaan keempat, politikus PAN itu berpandangan bahwa pemerintah tentu menyadari kondisi perkembangan kasus Covid-19 antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda.

Ia mengatakan, ada sejumlah daerah yang perlu diperketat hingga PPKM Level 3, tetapi ada pula yang hanya perlu menerapkan PPKM Level 1.

"Data dan peta persebaran virus Covid-19 ini tentu sudah dimiliki pemerintah,".

Sehingga, menurut Saleh, alasan yang ditangkap dengan adanya pembatalan PPKM Level 3 ini lantaran pemerintah ingin membuat kebijakan yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia.