Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Kompas.com - 06/12/2021, 16:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Presiden Joko Widodo belum memberikan kabar mengenai reshuffle atau perombakan kabinet kepada koalisi partai pendukung pemerintah hingga Senin (6/12/2021).

"Soal reshuffle, sampai dengan posisi hari ini, Senin siang, presiden belum menyampaikan kepada partai-partai politik koalisinya," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketum PKB: Reshuffle Kabinet Masih Sebatas Rumor

Arsul mengatakan, memang tidak ada kewajiban bagi presiden untuk mengabarkan rencana perombakan kabinet kepada partai pendukung karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, berkaca dari perombakan kabinet yang sudah pernah terjadi sebelumnya, Arsul menyebutkan, Jokowi akan berkomunikasi dengan partai pendukungnya terlebih dahulu.

Khususnya, partai-partai yang kadernya terlempar dari kabinet maupun digeser jabatannya.

"Nah, sampai sekarang belum, biasanya juga kalau ada komunikasi itu dalam hitungan jam. Jadi, ya barangkali sehari atau dua hari sebelumnya," ujar dia.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Oleh karena itu, menurut Arsul, hingga kini belum ada kepastian mengenai reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021 atau Rabu Pon.

Wakil ketua MPR itu mengatakan, bukan tidak mungkin rencana reshuffle tersebut tidak terjadi karena pemerintah juga tengah fokus menangani dampak erupsi Gunung Semeru.

"Kita belum tahu apakah yang disebut-sebut bahwa Rabu Pon itu akan ada resshufle, ini belum tahu. Bisa jadi juga tidak, karena sekarang semua urusan pemerintahan sedang fokus untuk menangani musibah Gunung Semeru," kata Arsul.

Baca juga: Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Sebelumnya, terdapat isu reshuffle akan dilakukan pada 8 Desember 2021.

Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, pada 8 Desember juga bertepatan dengan hari Rabu Pon. Presiden Joko Widodo diketahui sering melakukan reshuffle pada hari tersebut.

Namun, belakangan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, Jokowi belum berencana melakukan reshuffle dalam waktu dekat karena pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

"Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua wamen tetap kerja seperti biasanya, jadi kita juga terus waspada, apalagi ini kan Covid ada varian baru Omicron," kata Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com