Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Kompas.com - 06/12/2021, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara soal hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas responden kurang dan tidak setuju Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Faldo menilai respons tersebut wajar. Bahkan, pemerintah sendiri sejatinya tak ingin terus-menerus memperpanjang PPKM.

"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya," kata Faldo melalui pesan singkat, Senin (6/12/2021).

Menurut Faldo, pemerintah memahami beratnya beban ekonomi masyarakat bawah yang terdampak PPKM.

Namun demikian, kebijakan itu tetap dibutuhkan untuk bertahan menghadapi pandemi. Oleh karenanya, perpanjangan PPKM menjadi pilihan yang harus diambil.

Baca juga: Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

"Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," ujar Faldo.

Secara umum, Faldo menilai, hasil survei Indikator Politik Indonesia patut disyukuri. Langkah yang diambil pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penanganan pandemi, diklaim sudah tepat.

Seluruh jajaran pun telah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang berpartisipasi.

"Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," kata dia.

Kendati demikian, kata Faldo, pemerintah memahami bahwa kebijakan pemerintah masih menimbulkan berbagai kritik.

Namun, ia memastikan kritik tersebut terbuka dan bakal dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.

Baca juga: Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

"Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik," kata Faldo.

"Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," tuturnya.

Untuk diketahui, hasil survei Indikator yang dilakukan 2-6 November 2021 menunjukkan bahwa 35 persen responden kurang setuju PPKM diperpanjang. Kemudian, 29,3 persen responden menyatakan tak setuju sama sekali.

Hanya 2,1 persen responden yang sangat setuju dan 28,8 persen responden yang setuju PPKM dilanjutkan.

Survei yang sama menemukan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan.

Survei bahkan menunkukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden tertinggi selama pandemi Covid-19. Dibandingkan Juli 2021, tingkat kepuasan itu naik 13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com