Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan meminta pemerintah tak menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan Natuna Utara.

Hal tersebut dia sampaikan terkait kabar Pemerintah China melayangkan surat protes terhadap Indonesia terkait pengeboran tersebut.

"Kami mendukung sikap pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea)," kata Farhan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Farhan mengatakan, sikap Indonesia yang tak menghentikan aktivitas pengeboran itu merupakan wujud menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan laut.

Untuk itu, pemerintah diminta melakukan hal tersebut baik secara operasional di lapangan maupun secara diplomatik.

Diketahui, Indonesia mengeklaim ujung selatan Laut China Selatan sebagai zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Wilayah itu pun kemudian dinamakan sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, Komisi I DPR mengetahui informasi soal nota diplomatik dari China ketika ada laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Kami membahas hal itu sebagai pelengkap laporan dari Bakamla tentang keberadaan kapal-kapal Tiongkok di seputar lokasi drilling (pengeboran)," ujarnya.

Baca juga: Soal China Klaim Natuna Utara Miliknya, Pakar: Indonesia Jangan Takut, Tak Usah Reaktif

Kemudian, diketahui China mengirimkan surat protes terkait pengeboran di Natuna Utara. Ia juga membenarkan bahwa dalam surat protes itu China meminta Indonesia menghentikan pengeboran.

"Diungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Tiongkok disertai komunike diplomatik (dalam bentuk surat) mengenai protes pemerintah Tiongkok," tutur dia.

Kendati demikian, Farhan mengaku tidak mengetahui secara persis kapan surat tersebut dikirimkan. Sebab, nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang mewakili kewenangan diplomatik.

"Saya tidak tahu persis isi nota diplomatik dari Pemerintah Tiongkok, karena kami memang tidak diperbolehkan melihat isi surat," terang Farhan.

Farhan berharap dampak politik dan ekonomi terkait protes China dapat diselesaikan.

"Dampak politik dan ekonominya justru akan sangat tergantung kepada bagaimana para diplomat terbaik Indonesia bisa membalikkan keadaan sehingga memberi keuntungan bagi Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Diberitakan, Pemerintah China mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut China Selatan dan latihan militer Garuda Shield.

Hal ini dimuat dalam pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12/2021). Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) Teuku Faizasyah mengaku, tidak bisa mengonfirmasi isi pemberitaan.

“Saya tidak bisa mengonfirmasi isi dari berita tersebut,” kata Faizasyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/12/2021) malam.

Faizasyah mengatakan, komunikasi diplomatik biasanya bersifat tertutup. “Lebih dari itu, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup,” tambah dia.