Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Kompas.com - 03/12/2021, 18:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menitipkan pesan khusus kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit terkait para kapolda.

Menurut dia, jika ada kapolda yang tidak dapat menyelesaikan agenda besar negara. mereka patut dicopot.

Adapun salah satu agenda besar negara yang dimaksud yakni soal investasi.

"Saya sudah titip juga ke Kapolri, (bahwa) kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan. Kalau memang sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi sudah (diputuskan) enggak bisa dia. Ganti (kapoldanya)," ujar Jokowi saat
memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Dia mengatakan, investasi kini menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi.

Target investasi pada 2021 yakni Rp900 triliun. Sementara itu, pada 2022, target investasi sebesar Rp1.200 triliun.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan agar jajaran Polri dari pusat hingga daerah menjaga betul jalannya investasi.

Jokowi juga mengungkapkan, saat ini pertumbukan ekonomi Indonesia bukan lagi bertumpu kepada APBN.

Sebab, APBN itu hanya mempengaruhi sekitar 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang dimiliki.

"Jangan keliru, artinya apa, 85 persen perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi bisa direalisasikan," kata Jokowi.

"Karena kunci penggerak ekonomi ada di situ. Dan sekarang ini Alhamdulillah, ini yang dari tahun 2021, investasi itu hanya di Jawa saja, di luar Jawa sudah lebih besar. Karena di Jawa 48 persen, di luar Jawa 51,7 persen sudah lebih banyak di sana," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi


Jokowi mengatakan, pergerseran ini bagus dan menunjukkan situasi yang baik.

Sebab, pertumbuhan ekonomi tdak hanya menunjukkan dominasi Pulau Jawa, tetapi juga luar Jawa.

"Jaga, sekali lagi, jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berporses maupun investasi yang baru datang," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com