Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Kompas.com - 03/12/2021, 14:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan salah satu strategi dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Salah satunya dengan memberi ultimatum kepada kapolri untuk bisa memaksimalkan kinerja para kapolda selama pandemi.

Apabila kapolda tak bisa mengendalikan penularan Covid-19, Jokowi menegaskan akan segera menggantinya. 

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan ucapan terima kasih sebesar besarnya pada jajaran Polri dan TNI yang betul-betul saya liat pelaksanaan di lapangan mati-matian karena juga takut dicopot kalau tidak bisa mengendalikan (Covid-19) di provinsinya, di kotanya, di kabupatennya," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021)

"Saya sudah titip kepada kapolri, hati-hati kapoldamu, kalau kira-kira (kasus positif) naik terus, saya akan perintah untuk ganti. Ternyata (kasusnya) turun, turun, turun, turun, artinya semua takut dicopot," kata dia. 

Baca juga: Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Dia mengungkapkan, pada Juli lalu kasus harian Covid-19 bisa mencapai di atas 56.000 kasus.

Kemudian pada Kamis (2/12/2021) kemarin penambahan kasus harian sebesar 311 kasus.

"Ini sebuah capaian yang luar biasa. Dan tidak semua negara mampu seperti ini," ungkap Jokowi.

"Ini negara besar sekali. Gede banget. Tapi bisa mengendalikan itu. Itu yang kita harus benar-benar bersyukur," kata dia.

Saat ini Indonesia bersama-sama dengan China, India, Jepang, dan Taiwan berhasil masuk ke status Level 1 untuk penularan Covid-19.

Akan tetetapi, Kepala Negara mengingatkan bahwa ancaman Covid-19 belum berakhir.

Baca juga: Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi mengingatkan bahaya varian baru B.1.1.529 atau varian Omicron.

"Kita boleh bersyukur, boleh berbangga tapi tetap harus waspada. Hati-hati yang namanya sekarang ancaman gelombang keempat varian Omicron. Tadi pagi saya dapat kabar sudah sampai ke Singapura," ujar dia. 

"Utamanya polda-polda.yang berjaga-jaga dengan perbatasan negara-negara lain. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tetapi juga bisa WNI kita sendiri. Utamanya tenaga kerja kita dari luar waktu masuk kembali saat pulang kampung. Hati-hati," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com