DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, Baleg DPR bersama pemerintah akan menggelar rapat kerja untuk menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 pada Senin (6/12/2021).

Willy mengatakan, rapat tersebut akan menentukan apakah rencana revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) akan masuk Prolgenas Prioritas 2022 atau tidak.

"Kalau sejauh ini, (revisi UU PPP) itu jadi kebutuhan, iya pasca putusan MK. Tetapi masuk (Prolegnas Prioritas 2022) atau bagaimananya mungkin besok kami bahas habis itu tanggal 6 akan dirakerkan," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, RUU yang akan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022 mendatang didominasi oleh RUU-RUU yang belum rampung disusun dan dibahas DPR dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Willy mengakui, DPR akan memprioritaskan penyelesaian RUU-RUU yang masih menumpuk untuk dapat disahkan pada tahun depan.

"Kan evaluasi tengah tahunannya (Prolegnas Prioritas 2021) kan baru berapa bulan, enggak banyak pergerseran lah," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR juga akan mengupayakan agar perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersayarat oleh MK dapat masuk Prolegnas Prioritas 2022.

“Perbaikan UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut, agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen,” kata Puan dalam siaran pers, Kamis (2/12/2021).

Adapun usul revisi UU PPP disampaikan anggota Baleg DPR Firman Soebagyo merespons putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Baca juga: Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Ia menilai bahwa permasalahan yang menjadi dasar putusan MK berkaitan dengan tidak sesuainya pembuatan UU Cipta Kerja dengan UU PPP.

"Dalam amar keputusan itu juga ada disampaikan oleh hakim MK berkali-kali bahwa UU Ciptaker ini dianggap inkonstitusional karena kita tidak pernah mengenal namanya omnibus law di UU 12 Tahun 2011," kata Firman.

Oleh karena itu, Firman menilai salah satu langkah awal yang tepat dilakukan DPR adalah mengajukan revisi UU PPP untuk memasukkan frasa omnibus law.

"Itu nanti akan kita normakan frasa omnibus law, artinya kalau sudah dimasukkan maka ini jadi konstitusional. Persoalannya sudah selesai," ucap politikus Partai Golkar tersebut.