Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di Sofitel Nusa Dua, Kawasan Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Teuku Faizasyah mengatakan, BDF tahun ini akan mengusung tema Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic.

"Serupa seperti di tahun lalu, penyelenggaraan Bali Democracy Forum ini akan berlangsung secara hybrid dimana kita akan sangat memperhatikan protokol kesehatan," kata Faizasyah dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: La Nyalla Nilai Sistem Presidential Threshold Perlemah Demokrasi

Menurut Faizasyah, BDF ke-14 ini juga akan melanjutkan pembahasan sebelumnya.

Pada pelaksanaan BDF ke-13 tahun 2020 mengangkat tema soal democracy and Covid-19 pandemic.

Namun, ia menekankan, BDF kali ini akan menekankan pada aspek kemanusiaan terkait dampak pandemi Covid-19.

"Memberikan penekanan pada aspek humanity atau kemanusiaan sejauh mana dampak dari pandemi terhadap upaya untuk memajukan keadilan ekonomi dan keadilan sosial," kata dia.

Faizasyah menyampaikan, tema BDF tahun ini penting karena pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan ekonomi dan sosial yang besar kepada masyarakat di berbagai belahan dunia.

Baca juga: Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Dengan demikian, hal ini juga berdampak kepada sistem demokrasi atau memberi tantangan bagi sistem demokrasi untuk tetap bisa menjadi salah satu sistem pemerintahaan yang efektif menjalankan fungsi pemerintahan.

"Intinya adalah di tengah berbagai tantangan yang muncul di tengah pandemik, demokrasi sebagai salah satu tata kelola pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap memberikan yang terbaik sebagai pemenuhan dasar kebutuhan masyarakatnya di bidang ekonomi dan keadilan sosial," ujar dia.

Dalam BDF tahun 2021 ini, para menteri luar negeri (menlu) akan memberikan pengalamannya dalam mengatasi salah satu dari tiga isu utama.

Ketiga isu utama yang dimaksud, yakni kemiskinan, ketidaksetaraan atau inequality, dan inklusivitas.

"Bagaimana mereka tetap bisa menjalankan roda pemeirntahan di bawah sistem demokrasi yang dijalankannya," kata dia.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi