Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Penggunaan Alat Semiberat Diperkenalkan kepada Petani

Kompas.com - 23/11/2021, 15:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat mencoba traktor untuk menanam jagung di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Traktor yang dilengkapi dengan planter (alat bantu tanam) itu dia kendarai sendiri.

"Tadi kan kita melakukan penanamam dengan planter untuk khusus jagung, tapi juga tadi saya mencoba penanaman dengan traktor yang dibelakangnya ada planter-nya," ujar Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/12/2021).

Baca juga: Tanam Jagung di Jeneponto, Jokowi: Stok Jagung Nasional Masih Kurang

Menurut Jokowi, penanaman jagung di lahan yang sangat luas lebih efektif jika dilakukan dengan traktor.

Oleh sebab itu, penggunaan alat semi-berat perlu diperkenalkan kepada petani.

"Memang yang paling cepat adalah memakai traktor, cepat sekali. Saya kira mekanisasi seperti ini juga perlu dikenalkan kepada seluruh petani," tegasnya.

"Agar penggunaan alat-alat semiberat seperti ini bisa juga dilakukan," tutur dia.

Jokowi menuturkan, baru pertama kali menggunakan traktor untuk menanam jagung. Namun, dia mengakui sangat mudah mengoperasikan alat itu.

"Tadi, saya juga kan baru. Hari ini saya bisa pegang traktor dan sangat mudah sekali. Tadi saya diajari sebentar oleh Pak Menteri Pertanian," kata Jokowi.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Bendungan Karalloe Mampu Airi 7.000 Hektar Sawah di Jeneponto

Adapun Jokowi melakukan penanaman jagung di lahan seluas 1.000 hektare bersama masyarakat di Jeneponto. Diharapkan produksi jagung dari lahan tersebut mencapai 1,8 juta ton.

Presiden mengungkapkan keinginannya agar makin banyak petani yang mau menanam jagung.

Dengan demikian, kebutuhan jagung secara nasional bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

"Kebutuhan jagung secara nasional masih kurang. Sehingga kita harapkan dengan semakin banyaknya petani yang menanam jagung, kekurangan stok jagung secara nasional dapat segera kita tutup dan tidak usah impor lagi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com