JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis menyebutkan, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai penunjukan Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) bukan karena faktor politik.
Menurut Beni, biar bagaimanapun juga keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Dudung jadi KSAD merupakan keputusan politik dengan segala kontroversi di balik itu.
"Saya pikir, dengan upaya melakukan bantahan agak sulit orang untuk mempercayai bahwa penunjukan beliau sebagai KSAD tidak ada unsur politik sama sekali," ujar Beni kepada Kompas.com, Selasa (23/11/2021).
Baca juga: KSAD Dudung Beri Pengarahan ke Perwira Tinggi-Menengah TNI AD, Ini Isinya
Sepengetahuan Beni, jauh sebelum pergantian KSAD, Dudung justru beberapa kali mendapatkan "endorse" dari kalangan politisi.
Menurut Beni, faktor tersebut memperlihatkan bahwa Dudung berada di lingkaran elite politik.
"Hal ini jelas menunjukkan ada lingkaran elite politik yang mendukung dengan segala pertimbangannya," kata Beni.
Di sisi lain, Beni menilai, untuk melakukan bantahan atas anggapan publik tersebut, Dudung cukup membuktikan dengan kerja konkret.
Baca juga: KSAD Dudung: Prajurit TNI Tak Boleh Berpihak, Tak Ada Toleransi!
Misalnya, upaya meningkatkan profesionalisme prajurit dengan fokus pada tupoksi TNI, yakni urusan pertahanan negara.
Sebaliknya, Dudung ke depan perlu menghindari tindakan yang bukan menjadi wewenang TNI.
"Jangan ada lagi TNI AD yang mengurusi tugas penegakan hukum dan di luar tugas-tugas pokok lainnya," ujar dia.
Adapun Dudung dilantik Presiden Joko Widodo menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat panglima TNI.
Pelantikan Dudung sebagai KSAD dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu