Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Datangkan 4,8 Juta Vaksin untuk Penuhi Target Vaksinasi Akhir Tahun

Kompas.com - 22/11/2021, 15:36 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan, akhir 2021 sebanyak 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyebutkan, per Jumat (19/11/2021), Indonesia telah menerima kurang lebih 340 juta vaksin Covid-19.

“Semua upaya ini dilakukan pemerintah guna percepatan dan perluasan vaksinasi nasional. Setiap dukungan yang kita terima, memberikan kontribusi penting bagi ketersediaan vaksin yang akan melindungi bangsa Indonesia,” katanya, dikutip Kompas.com dari laman covid19.go.id, Senin (22/11/2021).

Sebagai informasi, pada Jumat, Indonesia menerima kedatangan vaksin tahap ke-124, yaitu 4.059.290 dosis vaksin jadi Oxford-AstraZeneca dan vaksin tahap ke-125, yaitu 800.000 dosis vaksin jadi Moderna.

Baca juga: Belajar dari Lonjakan Covid-19 Eropa, Vaksin Saja Tidak Cukup

Vaksin tahap ke-124 tersebut didapatkan pemerintah melalui pembelian langsung.

Dengan penambahan jumlah tersebut, total vaksin Covid-19 jenis Oxford-AstraZeneca yang diterima Indonesia menjadi 41,5 juta dosis dengan merek dagang Vaxzevria dan KconecaVac untuk yang dibuat di Tiongkok.

Sementara itu, vaksin tahap ke-125 merupakan donasi dari pemerintah Belanda.

“Hal ini sekaligus menunjukkan eratnya hubungan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan pandemi,” kata Johnny.

Ia pun berpesan agar program vaksinasi dapat dipercepat dan diperluas demi mencapai target vaksinasi nasional.

Baca juga: 5,7 Juta Dosis Vaksin Pfizer Datang dalam 3 Tahap, 3,5 Juta di Antaranya Donasi AS

“Masih ada target vaksinasi 70 persen yang harus kita kejar hingga akhir tahun untuk mencapai kekebalan komunal yang merata. Ayo segerakan vaksinasi agar lebih banyak warga terlindungi,” ujar Johnny.

Ia juga mengimbau agar masyarakat selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) 6M sesuai sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021.

Prokes 6M yang dimaksud adalah selalu memakai masker, mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah kerumunan, serta menghindari makan bersama.

Menurutnya, perlu upaya bersama untuk menekan mobilitas selama libur akhir tahun.

Baca juga: 11 Vaksin Covid-19 Dapat Izin BPOM, Kenali Efikasi dan Efek Sampingnya

“Karena itu, kita mengimbau masyarakat untuk bijak bermobilitas. Sedapat mungkin, mari kita menahan diri tidak bepergian dulu pada akhir tahun dan tetap jaga protokol kesehatan,” pesan Johnny.

Sebagai informasi, demi menekan mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemangkasan cuti akhir tahun.

Selain itu, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com