Ini Daftar Program Bansos Non Tunai yang Diujicoba secara Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai melalui integrasi digital.

Penyaluran secara non tunai tersebut tengah diujicoba kepada 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 20 November hingga 12 Desember 2021.

Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbin Manihuruk mengatakan, terdapat beberapa program yang akan disalurkan secara digital.

"Beberapa program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, subsidi LPG, dan subsidi listrik," kata Herbin saat memantau uji coba di Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dikutip dari siaran pers, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Menpan RB Tegaskan ASN Tidak Termasuk Kelompok Penerima Bansos

Penyaluran bansos non tunai tersebut, kata dia, dilakukan sesuai kesiapan masing-masing program yang diujicobakan.

KPM akan dapat memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan pangan, isi ulang LPG 3 kg, dan/atau membeli token atau membayar rekening listrik di berbagai e-warong (merchant) yang ditunjuk dengan menggunakan moda transaksi pilihan.

"Dalam uji coba ini KPM dapat memanfaatkan bantuan dengan menggunakan aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru,” kata dia.

Moda transaksi baru yang dimaksud adalah kode QR berbasis standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), teknologi pesan singkat USSD/SMS, dan biometrik wajah.

Diharapkan seluruh moda yang diujicobakan (QRIS/Biometrik/USSD) dapat berjalan lancar saat digunakan bertransaksi dalam pemanfaatan bansos.

"Baik KPM maupun penjual menerima informasi yang jelas terkait jenis komoditas dan harga yang dibelanjakan," ujar Herbin.

Baca juga: Dinsos DKI Cek Pernyataan Risma soal ASN Ikut Terima Bansos

Adapun transformasi digital dan integrasi bansos merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dilakukan oleh Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai.

Tujuannya untuk memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas.

Di samping itu, uji coba juga dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan skema transformasi yang direncanakan sesuai target.

Antara lain memudahkan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas, dan dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.

"Hasil uji coba tersebut merupakan bahan usulan rekomendasi kepada Tim Pengendali Bansos Non Tunai dalam menyiapkan moda transaksi selain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berbasis teknologi," ujar dia.

Uji coba dilakukan di 7 kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), Kota Jakarta Utara (DKI Jakarta), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Jayapura (Papua).

KPM peserta uji coba dan masyarakat juga dapat menyampaikan aduan, apresiasi, maupun permintaan informasi terkait uji coba transformasi digital integrasi bansos melalui tim pelaksana di lapangan.

Termasuk di kanal SP4N-LAPOR! (SMS ke 1708 dengan format BD2021[spasi]pesan atau via laman https://page.lapor.go.id/bd2021).