Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tetap Dukung Airlangga dan Bukan Ganjar, Nurdin Halid: Enggak Ada Karpet Merah di Golkar, Adanya Karpet Kuning

Kompas.com - 21/11/2021, 11:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, Golkar tetap mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024.

Hal itu ditegaskan setelah sebelumnya Nurdin menyebut bahwa Golkar siap menerima Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDI-P Ganjar Pranowo apabila tidak ditampung PDI-P dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak ada karpet merah di Golkar, adanya karpet kuning dan karpet kuning itu hanya untuk Airlangga, dan dari karpet lain itu nomor dua," kata Nurdin dalam diskusi acara "Satu Meja" dikutip akun YouTube Kompas TV, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Kader Golkar Diperintahkan Menangkan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

Nurdin mengatakan, keputusan Golkar untuk mendukung Airlangga maju dalam Pilpres 2024 sudah diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021, Maret lalu.

Terkait pernyataan bahwa Golkar siap menerima Ganjar, Nurdin kemudian meminta semua pihak memahami perpolitikan bangsa Indonesia yang menganut multipartai.

"Kalau di era multipartai, poros demokrasi kita tidak ada istilah bajak membajak. Karena partai itu perlu ada komunikasi politik, perlu ada kerja sama politik, perlu ada koalisi," kata dia.

Era multipartai, kata dia, juga membuat calon-calon presiden yang diusung dalam pilpres tidak berasal hanya dari satu partai. Hal ini terjadi sejak era reformasi pada 1998.

"Seingat saya, belum ada capres yang sejak era reformasi itu dari satu partai," ujar dia.

Baca juga: Airlangga: Target Pemerintah Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada istilah bajak membajak tokoh dari partai politik lain untuk diusung dalam pilpres.

Nurdin mencontohkan bagaimana dalam sejumlah pilpres sebelumnya, partai-partai politik berkoalisi untuk mengusung satu atau dua tokoh partai maupun non-partai sebagai capres-cawapres.

"Misalnya pada 2009, Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo. Kemudian 2014, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Jusuf Kalla. Pak Jusuf Kalla itu adalah kader Golkar, mantan Ketua Umum Golkar. Apa kita membajak? Bukan membajak, itu namanya koalisi bersama politik," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah partai terlihat memperebutkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, meski kontestasi masih tiga tahun mendatang.

Baca juga: Menko Airlangga: PPKM Level 3 Diterapkan Saat Natal dan Tahun Baru

Hal ini diawali dari pernyataan Nurdin Halid yang menyebut, partainya membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan.

Namun, ia tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar yang akan diusung sebagai presiden.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Mantan ketua PSSI itu menuturkan, Golkar pun siap menyambut Ganjar sebagai rumah baru bagi kader PDI-P tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com