Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Klaim Moeldoko Terkait HAM, Kontras: Kami Butuh Action, Bukan Justifikasi

Kompas.com - 19/11/2021, 16:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah memberi aksi nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menyusul pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan pemerintah tak pernah menghindar terkait persoalan HAM.

“Pada waktu sekarang butuhnya action konkret negara menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, bukan lagi justifikasi,” terang Rivan pada Kompas.com, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Keluarga Farid Okbah dkk Bakal ke Mabes Polri-Komnas HAM Hari Ini

Rivan menyebut pernyataan Moeldoko tidak sejalan dengan sikapnya sebagai pejabat publik yang melakukan somasi dan langkah hukum pada aktivis HAM.

“Hal itu menunjukan pemerintah telah mengabaikan HAM,” ucap dia.

Terlebih, lanjut Rivan, pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Sejak periode pertama Jokowi, permasalahannya masih dalam taraf bolak balik berkas antara kejaksaan dan Komnas HAM,” papar dia.

Dalam pandangan Rivan, negara sama sekali tak punya progres menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat.

“Langkah (pemerintah) banyak yang mundur, seperti mengangkat terduga pelanggar HAM dalam pemerintahan, itu memperlihatkan tidak ada upaya yang berarti. Justru jelas menunjukan menghindari persoalan HAM,” pungkasnya.

Diketahui Moeldoko menyampaikan negara tak pernah menghindari persoalan HAM.

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko pasca mendapatkan penolakan dari sejumlah massa aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Pernah Menghindar dari Persoalan HAM

Moeldoko ditolak peserta aksi Kamisan setelah menghadiri Festival HAM 2021. Massa meminta Moeldoko untuk pergi dan tak perlu berbicara di depan mereka.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang, Azis Rahmad menilai pemerintah belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Para peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk mengentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com