Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revitalisasi, Menko PMK Harapkan Pendidikan Vokasi Kesehatan Miliki Kesetaraan

Kompas.com - 16/11/2021, 16:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan harus memiliki kesetaraan kualifikasi dan standarisasi yang sama.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting dilakukan agar dapat memajukan lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan.

"Yang paling penting, terkait kesetaraan, kualifikasi, dan ekspektasi yang sama. Harus ada target kesetaraan dan standardisasi," ujar Muhadjir di acara Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 2021, dikutip dari siaran pers, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Stafsus Menko PMK Sebut Pembukaan Prodi LPTK Cenderung Tanpa Perencanaan

Menurut Muhadjir, politeknik kesehatan (poltekes) yang ada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya bisa menjadi rujukan bagi sekolah tinggi kesehatan lainnya yang ada di luar Kemenkes.

Dengan demikian, kata dia, maka akan terdapat standar dan kualifikasi pendidikan kesehatan yang sama.

Muhadjir mengatakan, data nasional mencatat ada sebanyak 3.640 perguruan tinggi kesehatan, 38 poltekes, dan 2.910 SMK kesehatan.

Jumlah tersebut tidak hanya yang ada di Kemenkes tetapi seluruh lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Baca juga: KSP Dorong Pendidikan Vokasi Perluas Jaringan dengan Industri

Oleh karena itu, Muhadjir menilai perlu ada revitalisasi pendidikan vokasi di bidang kesehatan.

Terlebih, revitalisasi pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawabnya tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain," kata dia.

Meskipun demikian, Muhadjir mengakui bahwa perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya.

Oleh karena itu, kesetaraan kualifikasi dan standarisasi pendidikan kesehatan pun menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Baca juga: Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi, Targetkan Penambahan Politeknik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com