Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mobilitas Masyarakat Kembali Tinggi, Moeldoko: Ini Bahaya, Harus Diwaspadai

Kompas.com - 11/11/2021, 16:25 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mencermati mobilitas masyarakat Indonesia yang saat ini sudah kembali tinggi.

Hal tersebut terlihat di sejumlah mal dan area publik lain. Menurutnya, masyarakat merasa  bahwa Covid-19 sudah tidak ada.

"Itu yang bahaya. Ini yang harus diwaspadai dengan baik. Karena mobilitas manusia itu tak bisa dikerangkeng. Apalagi dua tahun tak boleh ke sini, ke sana. Maka euforia muncul," ujarnya.

Moeldoko mengatakan itu dalam gelar wicara bertajuk "Bincang Rakyat" yang ditayangkan YouTube FMB9, Kamis (11/11/2021).

"Kalau saya melihat setelah kasus (Covid-19) turun ini perilaku masyarakat Indonesia makin sembrono, saya jadi kawatir," imbuhnya.

Baca juga: Soal Kecepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Moeldoko: Di Indonesia, Kota Blitar Nomor Satu

Dia pun mengingatkan agar pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak sampai kembali terulang.

Menurut dia, ketika PPKM darurat diterapkan, tidak ada pihak yang diuntungkan.

"Saya minta pengalaman pahit kita beberapa saat yang lalu telah diberlakukan PPKM darurat itu tidak ada satu pun yang happy. Semuanya tidak happy. Pemerintah apalagi. Semuanya menderita, semuanya tidak senang. Dan ini jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

Moeldoko menabahkan, sampai saat ini, pemerintah belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Kita lihat beberapa negara Eropa yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 secara optimal masih dapat terpapar gelombang kedua dan ketiga Covid-19. Bukan tidak mungkin kondisi seperti itu bisa terjadi Tanah Air," tuturnya.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Covid-19 Meningkat di Eropa, Vaksinasi Saja Tak Cukup

Oleh karenanya, Moeldoko meminta pemerintah daerah dan pihak terkait terus menggali cara-cara baru dalam mengendalikan pandemi.

"Saya mohon teman-teman sekalian untuk terus menggali apakah itu pendekatan local wisdom, melihat daerah atau negara lain itu bisa itu dicari agar bisa melakukan improvisasi (pengendalian pandemi)," ujarnya.

Adapun, pemerintah saat ini telah menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus SARS-CoV-2 dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Dalam hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah memperketat anjuran prokes untuk melindungi diri lebih maksimal, dari 3M menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Temuan Berharga Dunia Sains, Jangan Takut Ikut Vaksinasi

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapakan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko: PPKM Darurat Jangan Sampai Terulang, Semuanya Menderita...".

Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Bayu Galih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Puja-puji Pers, Prabowo Tiadakan Sesi Tanya Jawab Wartawan

Usai Puja-puji Pers, Prabowo Tiadakan Sesi Tanya Jawab Wartawan

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

Nasional
Soal Target Penurunan Stunting Jadi 14 Persen, Jokowi: Saya Hitung Ternyata Tidak Mudah

Soal Target Penurunan Stunting Jadi 14 Persen, Jokowi: Saya Hitung Ternyata Tidak Mudah

Nasional
Resmi Jadi Wapres Terpilih Pilpres 2024, Gibran Punya Harta Rp 25,5 M

Resmi Jadi Wapres Terpilih Pilpres 2024, Gibran Punya Harta Rp 25,5 M

Nasional
Momen Anies Baswedan Pamitan dengan Satgas Pengamanan yang Mengawalnya Selama Pilpres...

Momen Anies Baswedan Pamitan dengan Satgas Pengamanan yang Mengawalnya Selama Pilpres...

Nasional
Titiek Soeharto Tersipu Saat Ditanya Kemungkinan Dampingi Prabowo

Titiek Soeharto Tersipu Saat Ditanya Kemungkinan Dampingi Prabowo

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Terima Kasih ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Terima Kasih ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Ceritakan Pengalaman Kunjungi Berbagai RSUD, Jokowi: Alatnya Puluhan Miliar, Tapi Ruangannya Payah ...

Ceritakan Pengalaman Kunjungi Berbagai RSUD, Jokowi: Alatnya Puluhan Miliar, Tapi Ruangannya Payah ...

Nasional
DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

Nasional
Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Nasional
Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Nasional
PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Nasional
Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Nasional
KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com