Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya, Anggota Komisi I: TNI Belum Profesional Tangani Konflik Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Beredar informasi adanya seorang warga sipil tertembak di sekitar Kampung Mamba, Intan Jaya, Papua.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Yan P Mandenas mengecam kejadian itu, apalagi jika penembakan dilakukan oleh oknum TNI.

“Jika benar penembakan itu dilakukan oknum TNI, maka ini menjadi bukti dari belum profesionalnya TNI dalam menangani persoalan keamanan di Papua,” kata Mandenas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11/2021).

Menurut Mandenas, ini bukan kejadian yang pertama kali terjadi. Ia mengatakan, sudah banyak warga sipil yang menjadi korban terkait konflik keamanan di Papua.

Baca juga: Bupati Intan Jaya Kirim Kurir untuk Bertemu KKB, Perintahkan Ambil Pesan Tertulis Undius Kogoya

Anggota DPR Dapil Papua ini kemudian mengutip catatan Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada April 2021 lalu.

Dari data itu, tercatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 terjadi 63 peristiwa kekerasan militer (TNI/Polri) yang mengakibatkan 304 warga sipil menjadi korban di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

“Begitu banyak warga sipil Papua menjadi korban. Masih tersimpan dalam ingatan kasus Pendeta Yeremia, Janius Bagau, dan anak-anak remaja Papua yang juga meninggal karena ditembak oknum TNI,” ujarnya.

Terkait kejadian ini, Mandenas juga mempertanyakan soal perlindungan negara dan TNI terhadap rakyat.

Sebab, menurutnya, penembakan ini juga menggambarkan luputnya implentasi dari semboyan “Ksatria Pelindung Rakyat” yang menjadi salah satu nilai dalam tubuh TNI.

Selain itu, Mandenas menekankan, pemerintah dan TNI harus segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua.

Baca juga: Situasi Keamanan di Intan Jaya Terganggu, Bupati Natalis Tabuni Telepon Pimpinan KKB

Mandenas mendorong pemerintah dan pihak terkait mengubah pendekatan menjadi lebih humanis dan lebih mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan dan kemartabatan.

“Mendesak untuk pihak-pihak terkait segera mengambil langkah dan mengubah pendekatan untuk menghentikan kasus serupa terjadi, supaya tidak ada lagi warga sipil Papua yang menjadi korban dan meninggal secara sia-sia,” tegasnya.

Selanjutnya, Mandenas meminta pemerintah dan internal TNI dapat menindak dan memberi sanksi tegas kepada oknum pelaku penembakan tersebut.

Negara, kata dia, harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

“Dan dalam kasus konflik Papua ini, penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi mereka yang dianggap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), melainkan juga aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah,” ucapnya.