Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Faktual Komisi I ke Rumah Jenderal Andika, Bicarakan Hobi dan Santap Nasi Liwet

Kompas.com - 07/11/2021, 18:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, verifikasi faktual terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa diisi dengan makan bersama dengan menu nasi liwet. 

Verikasi dilakukan Komisi I DPR dengan berkunjung ke rumah pribadi Andika di kawasan Senayan Residence, Jakarta, Minggu (7/11/2021) sore.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari usai pertemuan di kediaman Andika.

"Tadi ada nasi liwet, kebetulan saya orang Solo ngetes (mencoba)," kata Kharis saat ditemui, Minggu.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Tiba di Rumah Calon Panglima TNI, Jenderal Andika dan Istri Sambut Hangat

Lebih lanjut, Kharis mengaku Komisi I dan Andika tak membicarakan hal yang substansial. Dia memastikan, tak ada pembicaraan terkait harta kekayaan Andika dan keluarga. 

"Tadi obrol seputar hobi kita, kebetulan tadi rata-rata hobi olahraga, seputar itu saja, enggak ada yang penting," jelasnya.

"Kami tadi hanya bicara tentang sekitar hobi saja, kalau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) biar diurus oleh yang berkaitan LHKPN," tambah dia.

Kharis menambahkan, maksud tujuan Komisi I mengunjungi kediaman Andika untuk memastikan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat itu tinggal di kawasan tersebut.

"Tujuannya untuk bersilaturahim ke rumah beliau. Kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual," ungkapnya.

Baca juga: Andika Perkasa Diminta Jalankan Prioritas Kerja yang Sudah Ada dan Mudah Tercapai

Sebelumnya diberitakan, Komisi I mengunjungi kediaman Jenderal Andika Perkasa dalam rangka verifikasi faktual.

Adapun verifikasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Andika.

Seperti diketahui, Andika sudah disetujui Komisi I sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021, usai fit and proper test, Sabtu (6/11/2021). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com