Kontras Kritik Penunjukan Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon panglima TNI.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, mengatakan, penunjukan itu menguatkan indikasi Presiden Joko Widodo tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Fatia kepada Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).

Baca juga: Soal Dugaan Pelanggaran HAM di Papua, Andika Perkasa: Saya Terbuka, Enggak Ada Ketakutan

Sebab, Fatia menilai Jokowi masih mengangkat jenderal yang diduga terlibat pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahan.

Adapun, sempat beredar adanya dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.

“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujar dia.

Selain itu, Fatia mengingatkan adanya tantangan bagi Panglima TNI baru untuk membenahi strategi internalnya dalam menangani kasus di Papua.

“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif dan menarik pasukan militer dari Papua,” imbuhnya.

Baca juga: Disetujui Jadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa: Terima Kasih Komisi I

Andika merupakan calon tunggal Panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Komisi I DPR telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11/2021).

Setelah menggelar fit and proper test, Andika mengaku terbuka atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang disebut-sebut melibatkannya.

Andika mengaku tidak takut apabila kasus tersebut dibuka kembali.

"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka," kata Andika setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

"Monggo, enggak ada keraguan atau ketakutanlah," kata kepala staf TNI Angkatan Darat itu.