Menteri PPPA Sebut Perempuan Hamil dan Anak di Lapas Harus Jadi Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, perempuan hamil dan anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) harus diperhatikan.

Perhatian tersebut merupakan suatu keharusan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan persoalan di lapas dan rumah tahanan (rutan).

“Hal ini harus menjadi kerja kolaborasi kita dalam menyelesaikan persoalan potret kehidupan di lapas dan rutan dengan segala keterbatasannya. Ini merupakan persoalan mendasar dalam rangka perlindungan perempuan dan anak," kata Bintang di acara Nonton Bareng Film Invisible Hopes, dikutip dari siaran pers, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Pemda Pastikan Pengasuhan Anak Ditinggal Orangtua akibat Covid-19

Beberapa persoalan mendasar tersebut, di antaranya jaminan kesehatan, sarana prasarana, sanitasi, kehidupan yang layak, hingga ibu hamil yang berhadapan dengan hukum agar bisa dipastikan anak yang dilahirkannya akan terpenuhi hak sipilnya.

Menurut dia, di situlah pentingnya koordinasi antar sektor pemerintah untuk memastikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat dipenuhi walau dalam situasi yang sulit.

"Anak-anak yang terlahir dalam lapas harus hidup sehat dan bahagia, sama seperti anak-anak lainnya,” kata dia.

Bintang mengatakan, berbagai isu kehidupan perempuan hamil di dalam lapas merupakan tanggung jawab bersama.

Mulai dari keterbatasan makanan bergizi yang dikonsumsi, masalah kesehatan janin yang mengancam keselamatan, terganggunya kesehatan anak, hingga masalah pengasuhan anak.

Oleh karena itu, Bintang pun mengapresiasi film dokumenter berjudul Invisible Hopes yang mengangkat cerita tentang sisi kehidupan perempuan hamil dan anak-anak yang terpaksa dilahirkan di dalam lapas.

Baca juga: Menteri PPPA: Pendampingan Sosial Anak Terdampak Pandemi Covid-19 Sangat Penting

Menurut dia, fakta yang tergambar dalam film tersebut menjadi catatan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih menguatkan sinergi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan memenuhi hak anak.

Lebih lanjut Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kehidupan perempuan hamil dan anak yang lahir di lapas merupakan isu yang masih belum banyak terlihat.

Padahal, kata dia, isu tersebut harus segera ditangani, khususnya terkait perlindungan anak.

“Kita harus sudah mulai berpikir mengenai isu kesehatan pada anak dalam lapas. Menjadi penting bagi kami, utamanya dalam hal perlindungan anak, untuk mulai memikirkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengintervensi isu tersebut,” ucap Pribudiarta.