Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19, Wapres Ingatkan Pentingnya Mitigasi Pelaksanaan PPKM

Kompas.com - 01/11/2021, 14:27 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan tentang perlunya mitigasi pada pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin Rapat Terbatas tentang Pembahasan Kebijakan PPKM melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (1/11/2021).

“Perlunya memikirkan mitigasi terbaik agar penurunan atau relaksasi penerapan PPKM itu kita sesuaikan secara terkendali dan terukur,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Ma'ruf menilai, beberapa indikator penanganan Covid-19 di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik.

Meskipun demikian, kata dia, masih terjadi peningkatan pergerakan masyarakat seiring dengan berbagai relaksasi yang telah diberikan pemerintah.

Dengan demikian, mitigasi pun diperlukan agar pelaksanaan PPKM bisa tetap terkendali.

Di samping mitigasi, Ma'ruf juga mengingatkan tentang pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T) dan vaksinasi Covid-19 juga perlu terus ditingkatkan.

"Sehingga perlindungan terhadap masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadinya gelombang ketiga," kata dia.

Baca juga: Hari Terakhir PPKM Jawa-Bali: Situasi Covid-19 Terkini dan Kasus Naik di 105 Wilayah

Ma'ruf mengatakan, seluruh perbaikan yang telah dicapai dalam penanganan Covid-19 di Indonesia harus dipertahankan.

Dengan demikian, dia meminta agar 3T dapat terus diperkuat, termasuk isolasi kepada orang yang menjadi suspek, serta pelaksanaan vaksinasi yang terus dipercepat.

“Karena pergerakan masyarakat mulai begitu tinggi, maka perlu adanya pendekatan atau peningkatan mengenai perlindungan terhadap masyarakat. Peduli Lindungi harus kita perkuat untuk mengantisipasi munculnya gelombang ketiga,” ucap Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com