Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Apresiasi Festival Mural, Ketua Komisi III DPR Dukung Kapolri Jamin Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 31/10/2021, 10:10 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Anissa DW

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Herman Herry menyebut Bhayangkara Mural Festival 2021 sebagai sinyal keterbukaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, festival tersebut merupakan salah satu upaya dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membenahi institusi yang dipimpinnya.

Herman berharap, perbaikan tersebut tidak berhenti pada kegiatan simbolik semata, tetapi juga jadi momentum untuk membawa Polri kembali pada khitahnya sebagai institusi yang berasal dan bekerja untuk masyarakat.

"Festival mural menjadi simbol bahwa Kapolri tidak tutup telinga terhadap suara publik. Kita tahu, seni mural kerap menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik sosial. Lewat festival mural tersebut, Kapolri ingin memperlihatkan jika lembaganya tidak gerah terhadap kritik sosial," ujar Herman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/10/2021).

Baca juga: Dukung Kapolri soal Potong Kepala, Ketua DPR: Polisi Harus Berhati-hati dalam Bersikap

Herman menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi upaya tersebut. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan jika Polri siap berperan aktif dan ingin menjadi institusi yang mampu menjamin kebebasan berekspresi dan sesuai dengan amanah konstitusi.

“Tentu kami semua berharap seluruh jajaran kepolisian dapat membaca sinyal dari Kapolri ini. Beliau (Kapolri) ingin membawa Polri menuju institusi yang berorientasi pada kepentingan publik serta terciptanya keamanan dan penegakan hukum," katanya.

Perbaikan yang hendak dicapai oleh Kapolri, lanjut Herman, diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Herman dan seluruh anggota Komisi III DPR RI juga siap mendukung penguatan sistem pengawasan internal Polri.

Hal tersebut bertujuan agar berbagai masalah yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang kembali.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR: Kebijakan Pemerintah Harus Dipacu untuk Kepentingan Rakyat Daerah

"Selain kegiatan simbolis seperti festival mural, Kapolri tentu harus memastikan semua jajaran di bawahnya turut bergerak ke arah perubahan yang sama. Hal ini sudah terlihat dengan tindakan tegas sejumlah pimpinan kepolisian di daerah terhadap anggota yang nakal," jelas Herman.

Hal itu, imbuhnya, mesti terus dilakukan agar masyarakat yakin bahwa Polri benar-benar serius dalam berbenah.

Herman juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus aktif memberikan kritik yang konstruktif bagi kepolisian.

Menurutnya, hal tersebut juga merupakan bentuk dukungan agar institusi tersebut menjadi semakin baik.

"Seperti saya katakan, festival mural ini menjadi cara Kapolri memperlihatkan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal arah perubahan di Polri ini dan tetap proaktif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap Polri," kata Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com