Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Kompas.com - 27/10/2021, 16:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyatakan, partainya menolak rencana pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan semua moda transportasi.

Luqman mengatakan, harga tes PCR maksimal Rp 300.000 yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo sesungguhnya masih terasa berat bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik.

"Harga tes PCR Rp 300.000 murah? Pasti murah kalau standar yang dipakai kemampuan seorang menteri. Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri. Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow berharga itu duit Rp 300.000," kata Luqman dalam siaran pers, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Luqman pun mempertanyakan maksud pemerintah menerapkan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan.

Menurut dia, masih ada jenis tes lain yang harganya lebih terjangkau, misalnya tes rapid antigen.

"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri," kata wakil ketua Komisi II DPR itu.

Luqman menegaskan, pemerintah mesti menunjukkan keberpihakannya kepada kebutuhan rakyat ketimbang kebutuhan pebisnis tes PCR yang mencari keuntungan.

Baca juga: Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Menurut Luqman, para pengusaha sudah meraup keuntungan yang besar sejak harga tes PCR awalnya sebesar Rp 900.000 lalu diturunkan jadi kisaran Rp 500.000 dan kini harga maksimalnya Rp 300.000.

"Lha, ternyata dengan harga Rp 300.000 saja, mereka sudah untung banyak. Sudah berapa puluh juta kali konsumen memakai tes PCR selama hampir dua tahun pandemi berlangsung?" ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya fokus mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19 agar kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera terwujud.

Baca juga: Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com