Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Gde Sumarjaya Linggih meminta Indonesia Financial Group (IFG) untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, khususnya yang dikelola BUMN.

Apalagi, kata dia,  IFG merupakan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-bank.

"Kami berharap IFG yang mengedepankan proteksi bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi yang akhir-akhir ini sempat diguncang kasus-kasus gagal bayar, salah satunya dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR yang akrab disapa Demer ini.

Hal tersebut dikatan Demer dalam sambutannya sebelum membuka acara Sosialisasi Peran IFG dan Anak Perusahaan dalam Menyediakan Produk Asuransi di Masyarakat Provinsi Bali yang digelar di The Vasini Smart Boutique Hotel, Bali, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Dalam acara yang diikuti pelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), startup dan generasi milenial Bali itu, Demer mengatakan, akan terus mendorong IFG untuk menawarkan produk bersifat berkelanjutan bagi perusahaan dan memberikan proteksi kepada pemegang polis

Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang terintegrasi. IFG juga akan terus memperkuat keterlibatan holding utamanya pada produk.

"Tujuannya, untuk memastikan produk tersebut aman baik bagi perusahaan maupun nasabah," ujar Anggota Fraksi Golkar DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali ini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Demer menjelaskan IFG merupakan holding yang dibentuk pemerintah untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan non-bank yang lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan.

Untuk diketahui bahwa penetapan IFG sebagai holding BUMN non-bank merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).