Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

Kompas.com - 25/10/2021, 10:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku tidak sependapat dengan pandangan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus negara kepada Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara umum.

Menurut dia, lahirnya Kemenag justru tidak diberikan atau merujuk kepada satu agama atau organisasi masyarakat (ormas) tertentu.

"Kementerian Agama adalah kementerian yang memberikan pelayanan kepada semua agama, bukan untuk satu kelompok agama tertentu," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Meski tak sependapat, Ace tetap menghargai pernyataan Menag Yaqut.

Ia berpandangan, pendapat yang diutarakan Yaqut merupakan hak setiap orang untuk menafsirkan sejarah, termasuk sejarah berdirinya Kemenag.

"Pernyataan Gus Menteri itu merupakan tafsir beliau untuk sejarah kelahiran Kementerian Agama. Itu haknya untuk menafsirkan sejarah seperti itu walaupun saya tidak sependapat," ujar dia.

Ketua DPP Partai Golkar itu menjelaskan, sepengetahuannya, Menteri Agama pertama RI justru berasal dari tokoh Muhammadiyah. Adapun menteri yang dimaksud yaitu HM. Rasjidi.

Ace mengungkapkan, Rasjidi merupakan aktivis Muhammadiyah dan diplomat yang berjasa di awal-awal kemerdekaan.

Baca juga: Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Ketika ditanya mengenai apakah pernyataan Menag Yaqut dapat berpotensi menimbulkan polemik, Ace memberikan saran agar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu konsisten dengan pandangan awal soal Kemenag.

"Gus Menag sebetulnya sudah memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian Agama, pada awal pengangkatannya. Sebaiknya, beliau konsisten dengan pandangannya tersebut," kata Ace.

Berdasarkan catatan Kompas.com, saat diangkat sebagai Menag pada akhir Desember 2020, salah satu janji Yaqut adalah ingin meningkatkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga negara.

Baca juga: Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com