Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, setiap pemerintahan di Indonesia selalu dituding tak mampu menjalankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Hal itu disampaikan Mahfud saat bersilaturahmi dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro, serta Forkopimda, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/10/2021).

"Implementasi Pancasila ini masalahnya selalu dihadapkan pada masalah dengan tudingan, siapa pun pemerintahnya selalu (dituding) melanggar atau tidak mampu melaksanakan Pancasila itu, ini selalu terjadi di pemerintah mana pun," ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Undip TV Official, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Mahasiswa di Kampus Dididik Pancasila, di Luar Jadi Ekstremis

Ia menjelaskan, Presiden ke-1 Soekarno jatuh karena dituding melanggar Pancasila dan UUD 1945 dengan memberi angin segar kepada kelompok komunis. Ia jatuh setelah didemo habis-habisan.

Padahal, kata Mahfud, Bung Karno merupakan penggagas Pancasila, tetapi jatuh juga karena Pancasila.

Setelah runtuhnya rezim Orde Lama, Orde Baru kemudian muncul yang digawangi Presiden Soeharto.

Menurut Mahfud, Soeharto juga jatuh karena dianggap tidak mampu melaksanakan Pancasila.

Soeharto jatuh tak lepas karena tidak mampu membersihkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selanjutnya, Presiden ke-3 BJ Habibie juga jatuh karena dituding tidak bisa menjalankan Pancasila melalui penolakan MPR atas pertanggungjawabannya.

Baca juga: Viral, Video Pria Rusak Patung Garuda Pancasila Sambil Teriak PKI di Nganjuk

Padahal, saat itu Habibie punya komitmen untuk membangun demokrasi.

"Tapi dia juga jatuh melalui penolakan atas pertanggungjawabannya, dikatakan dia eggak taat pada Pancasila karena membiarkan Timor-Timur lepas," kata Mahfud.

Di pemerintahan berikutnya, Presiden Aburrahman Wahid atau Gus Dur juga dituduh tak mampu menjalankan amanat Pancasila.

Tudingan itu merujuk pada pencabutan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. Gusdur kemudian didemo besar-besaran dan tak lama turut jatuh.

Sementara, kendati tidak jatuh, Presiden Megawati Soekarnoputri juga dituding tidak bisa mengimplementasikan Pancasila karena menjual aset negara ke luar negeri.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

"Pak SBY juga didemo enggak habis-habis. Katanya enggak bisa menjalankan amanat Pancasila. Sekarang pun kita dituding," terang Mahfud.

Mahfud menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah bekerja untuk menjalankan amanat Pancasila, sekalipun pada akhirnya tetap dituding tidak mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

"Artinya kita bekerja, berusaha dengan sebaik-baiknya dan yang menjadi bentengnya Pancasila itu adalah perguruan tinggi. Maka saya katakan penguatan ideologi negara," imbuh dia.