Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Kompas.com - 20/10/2021, 13:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyusun road map atau peta jalan terkait perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan, road map bertujuan agar laju penularan Covid-19 dapat dikendalikan dan aktivitas masyarakat kembali normal.

“Tahap persiapannya yaitu preventifnya harus kuat, misalnya vaksinasi harus 70 persen, protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik menjadi kebiasaan dalam perilaku masyarakat," kata Agus, dalam Forum Dialog bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dikutip dari siaran pers, Rabu (20/10/2021).

Baca juga: Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Selain itu, program 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan serta 3T (tracing, treatment, dan testing) juga harus bisa dijalankan petugas-petugas yang kompeten dan bisa dipercaya.

Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi pertanda untuk memasuki masa persiapan dan transisi dari pandemi jadi endemi.

Menurut Agus, persiapan memasuki masa transisi dan hidup berdampingan dalam situasi Covid-19 adalah dengan selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat dan menyesuaikan hidup dengan kebiasaan baru.

“Apa yang dikatakan hidup berdampingan dalam situasi pandemi Covid-19 yaitu kita harus menyesuaikan dan menyadari situasi hidup bersama Covid-19 dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat dan memasuki endemi," kata dia.

Baca juga: Airlangga Sebut Tiga Syarat Mencapai Status Endemi Covid-19

Agus mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melalui stimulus kebijakan fiskal bagi kelompok menengah ke bawah.

Hal tersebut dilakukan dengan berbagai program bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Stimulus kebijakan fiskal untuk kelompok menengah ke bawah, kata dia, menjadi fokus pemerintah melalui bantuan sosial maupun bantuan lainnya.

"Tujuannya mempertahankan mereka untuk tetap bisa hidup, mempertahankan mereka untuk tetap bisa menggerakkan ekonomi di bawah dan itulah yang mempunyai resiliensi yang kuat di masa pandemi," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Terus Siapkan Upaya dan Kebijakan untuk Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Apalagi, resiliensi di tingkat bawah menurut dia sangat penting. Sebab apabila tidak ditangani dengan baik, maka hal tersebut bisa terjadi kekacauan.

Sementara, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting mengatakan, penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang saat ini dilakukan akan diikuti pemulihan di berbagai aktivitas.

"Mulai dari pemulihan ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan pemulihan aktivitas lainnya tetapi tidak berarti adanya pelonggaran,” kata dia.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga, mengawasi, dan berperan aktif mencegah serta mengendalikan Covid-19. Tujuannya, agar kasus tidak kembali meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com