Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

JAKARTA, KOMPAS.com – Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak ikut menentukan nama jalan dari Turki yang akan digunakan di Jakarta, Indonesia.

Lalu M Iqbal menyebutkan, penamaan jalan di Jakarta sepenuhnya diserahkan kepada pihak Turki.

"Seperti halnya pihak Turki menyerahkan penamaan jalan di Ankara kepada pihak Indonesia, penamaan jalan di Jakarta juga kita serahkan kepada pihak Turki," kata Lalu kepada Kompas.com, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Hingga saat ini, Iqbal mengatakan bahwa pihak KBRI Ankara juga masih belum menerima usulan nama jalan resmi dari otoritas Turki.

Ia menilai, apa pun nama yang dipilih Pemerintah Turki akan mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki.

"Sampai sekarang belum ada pengusulan resmi nama jalan di Jakarta," ucap dia.

Menurut Iqbal, pemberian nama di jalan Jakarta ini merupakan simbol kedekatan dan wujud tata krama diplomatik antara kedua negara.

Baca juga: Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Apalagi, menurut dia, Pemerintah Turki juga sudah menggunakan nama Presiden ke-1 RI, Soekarno sebagai nama jalan di depan KBRI Ankara.

"Indonesia akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama apa pun yang dianggap Turki sebagai Bapak Bangsa dan diusulkan oleh Pemerintah Turki," ucap dia.

Adapun, nama presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atarturk, dikabarkan akan dipakai menjadi nama jalan di Jakarta.

Baca juga: Menlu RI Ungkap Nama Jalan di Depan KBRI Ankara Turki Pakai Kata Soekarno

Kabar pemerintah akan mengganti sebuah nama jalan di Jakarta menjadi dengan nama Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atarturk, pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, Mustafa Kemal Ataturk adalah tokoh yang dianggap kontroversial, terutama di dunia Islam. Ia juga menyebut Ataturk sebagai diktator.

Sementara itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, penggantian nama itu merupakan salah satu bentuk kerja sama Indonesia dengan Turki.

"Memang ada keinginan dari kita dan dari Pemerintah Turki agar ada nama tokoh kita di jalanan Turki dan nama tokoh Turki (di jalanan Indonesia)," ujar Riza, Minggu.