Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad meminta pemerintah untuk betul-betul memprioritaskan pembukaan lapangan kerja demi menjauhkan masyarakat dari bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal.

"Pemerintah untuk sungguh-sungguh betul-betul memprioritaskan penciptaan lapangan kerja. Supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan baik," kata Kamru dalam diskusi daring, Sabtu (16/10/2021).

Menurut Kamru, tidak adanya pekerjaan menjadi salah satu penyebab masyarakat berani mengambil pinjol untuk memenuhi kebutuhan.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memprioritaskan pembukaan lapangan kerja dengan mendahulukan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat dalam jangka menengah.

"Karena itu struktur ekonomi kita kalau masih mengandalkan perlindungan sosial, BST, BKH dan seterusnya dan kita tidak meng-upgrade pengusaha ultra mikro menjadi sesuatu usaha yang lebih formal, (situasi akan sulit berubah)" ujarnya.

"Saya yakin dan percaya hanya bentuknya saja yang berbeda. Dulu ada rentenir dan seterusnya sekarang ada namanya pinjol, next apa lagi, karena fudamentalnya tidak bisa terselesaikan," ucap dia.

Baca juga: 107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner (OJK) Wimboh Santoso berjanji akan terus memberantas layanan pinjol ilegal di seluruh wilayah Tanah Air.

Wimboh Santoso mengatakan pihaknya telah dan akan terus bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan para pihak terkait lainnya, untuk menutup perusahaan ilegal atau tidak terdaftar.

“Ke depan, senantiasa akan terus kami lakukan di seluruh wilayah Indonesia, edukasi kepada seluruh masyarakat dan memberantas produk-produk yang ilegal,” kata Wimboh dilansir dari Antara, Sabtu (16/10/2021).