Presidential Threshold Pilpres 2024 Dinilai Rugikan Kaum Perempuan dan Kalangan Non-Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, adanya ambang batas presidential threshold 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi parlemen akan menyulitkan kaum perempuan dalam mencalonkan diri menjadi presiden.

"Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden itu memang merugikan gerakan politik perempuan untuk menjadi kelompok atau pilihan alternatif," kata Titi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Survei Kedai Kopi, Jumat (15/10/2021).

Ia berpandangan, bahkan ambang batas tersebut tidak hanya merugikan kaum perempuan untuk mencalonkan atau dicalonkan. 

Baca juga: Parpol Baru Dinilai Mesti Penuhi 3 Syarat Ini untuk Bisa Tembus Parliamentary Threshold

Kandidat lain yang dirugikan adalah anak muda, figur-figur nonpartai, figur-figur daerah yang tidak terafiliasi partai.

Kendati demikian, Titi berpendapat bahwa kelompok-kelompok tersebut bisa saja mendapatkan tiket kontestasi jika dekat dengan partai politik.

Ia pun mengakui bahwa kata kunci untuk mendapatkan tiket pilpres adalah dukungan dari partai politik.

Kalau perempuan itu punya relasi yang kuat dengan elite partai, maka bukan tidak mungkin dicalonkan sebagai presiden.

Baca juga: PKS Nilai Presidential Threshold Perlu Diturunkan

"Kan kita tahu ada beberapa pimpinan atau orang kuat partai yang merupakan perempuan," ucap Titi.

"Tapi kalau perempuan dari luar konteks partai politik dan tidak terkait dengan elite partai atau struktur elite partai, pemberlakuan ambang batas itu memang merugikan," kata dia.

Terlebih, lanjut Titi, kemungkinan-kemungkinan tiket Pilpres masih bisa didapat jika kelompok-kelompok itu didekati atau mendekati partai yang memenuhi ambang batas pencalonan.

Baca juga: Perludem: Pemilu 2024 Akan Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks Sepanjang Sejarah

Adapun satu-satunya partai politik yang kini sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden adalah PDI Perjuangan.

"Kalau dia (kelompok tersebut) bagian dari struktur elite partai, apalagi kalau partainya punya kursi sesuai persyaratan yang ada. Kita kan belajar ya bahwa penentuan pencalonannya sangat elitis, sangat tertutup, hanya ditentukan oleh ketua dan sekretaris partai. Tentu akan mudah bagi mereka yang punya akses ke partai politik," kata Titi.