Lewat Diplomasi, Sektor KP Indonesia Digaungkan ke Kancah Internasional

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) saat ini terus menggaungkan potensi besar sektor KP Indonesia ke kancah internasional dengan berbagai cara, mulai dari promosi, publikasi, kerja sama, hingga diplomasi.

Untuk diplomasi, Kementerian KP menggandeng Kementerian Luar Neger (Kemenlu) melalui peran para diplomatnya.

Urgensi diadakannya diplomasi sektor KP adalah fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut luas, garis pantai panjang, serta beraneka ragam biodiversitas bawah laut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, visi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda The Archipelagic and Island States Forum (AIS), salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca juga: Jaga SDI di Danau Toba, Kementerian KP Lakukan Restocking Ikan

Dengan menjadi poros maritim dunia, Indonesia bisa mengintegrasikan pembangunan ekonomi, politik luar negeri, dan kerja sama multilateral," terang Kusdiantoro melalui keterangan tertulis resminya, Kamis (14/10/2021).

Lewat forum itu, sebut dia, Jokowi menginginkan anggota AIS bisa bekerja sama menemukan solusi inovatif untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan yang menjadi prioritas peningkatan kegiatan ekonomi dan devisa negara.

Pertama, yakni meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur.

Baca juga: Sukseskan Perikanan Budidaya, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembesaran Nila Sistem Bioflok

Kemudian menggerakkan perikanan budi daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset KP untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat.

Program terakhir adalah pengembangan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.

“Implementasi tiga program itu dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru,” jelas Kusdiantoro.

Harapannya, melalui cara itu, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan pekerjaan, serta memberikan peluang bisnis baru.

Baca juga: Jaga Kelestarian Ikan Endemik, Kementerian KP Kembangkan Pembenihan Ikan Gabus di Kalsel

Rangkaian pembicaraan itu dikatakan Kusdiantoro saat mewakili Menteri Trenggono menyampaikan paparan tentang Arah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan KP dalam Visi Indonesia 2045 dalam agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu), Rabu (13/10/2021).

Adapun tema Diklat Angkatan ke-69 itu adalah “Strategic Policy on Indonesia’s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity”.

Kusdiantoro melanjutkan, penangkapan terukur pada program pertama sejalan dengan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang beranggotakan 14 negara. Indonesia termasuk salah satu anggotanya.

Baca juga: Tingkatkan SDM Pengolah Ikan, Kementerian KP Latih Masyarakat Lampung