Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PB IDI: Beberapa Pakar Nilai Surveilans Genomik di Indonesia Masih Lemah

Kompas.com - 13/10/2021, 11:54 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pakar menilai surveilans genomik atau genomic surveillance di Indonesia masih lemah.

Surveilans genomik merupakan upaya pelacakan dan pemantauan genom virus corona untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.

Pelacakan tersebut akan menjadi penentu intervensi kesehatan yang perlu dilakukan.

Surveilans genomik juga dapat mengetahui dan mempelajari mutasi varian baru, apakah lebih mudah menular atau dapat meningkatkan keparahan penyakit.

"Tetapi beberapa pakar memberikan catatan terkait dengan genomic surveillance kita masih lemah ya," kata Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahesa Paranadipa, dalam diskusi daring, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Fakta Vaksin Zifivax, Efikasi 81,51 Persen hingga Ampuh Lawan Varian Delta

Mahesa menjelaskan, jika seseorang yang sudah divaksinasi tetapi masih terinfeksi Covid-19, maka harus dilakukan whole genome sequencing untuk memeriksa varian apa yang menjangkitinya.

Whole genome sequencing atau urutan genom utuh adalah teknik yang digunakan dalam proses pengurutan sekuens DNA menjadi satu gambaran genome utuh.

Selain itu, lanjut Mahesa, beberapa pakar juga menyebut pemeriksaan atau testing Covid-19 Indonesia masih belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Beberapa pakar masih memberikan catatan terkait dengan kapasitas 3T kita ya terkait dengan tracing, testing dan treatment. Terutama testing dan tracing kita yang masih memang belum mencapai standar WHO," ungkapnya.

Baca juga: BPOM: Efikasi Vaksin Zifivax Terhadap Varian Delta 77,47 Persen

Menurut Mahendra, jumlah testing Covid-19 di Indonesia harus menjadi catatan, khususnya bagi daerah yang sudah bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Ia pun berharap setiap daerah terutama yang sudah bisa melakukan pemeriksaan Covid-19 secara mandiri bisa mengejar ketertinggalan.

"Daerah yang sudah mampu melakukan pemeriksaan secara mandiri ini diharapkan memang sesuai dengan standar WHO," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com