Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Ambil Alih Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.

Oleh karenanya, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia.

"Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini penting sekali, nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita dan rakyat kita," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Smelter Freeport di Gresik Terbesar di Dunia, Apa Manfaatnya bagi Indonesia?

"Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambilalih. Freeport misalnya yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan, dua tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya sehingga dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen," jelasnya.

Kemudian, Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dari Perancis, lalu 100 persen diambil alih dan berikan ke PT Pertamina Persero.

Terakhir adalah Blok Rokan, yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100 persen diberikan ke PT Pertamina Persero.

"Sekarang tinggal kita lihat kita bisa tidak melanjutkan meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini. Inilah yang jadi pertanyaan," ungkap Jokowi.

"Tapi kita lihat nanti setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun akan kita lihat mampukah kita (meraih nilai tambah," lanjutnya.

Baca juga: Sebulan Blok Rokan Dikelola Pertamina, Bor 23 Sumur, Produksi 158.000 Barrel Per Hari

Dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam bahan tambang ini, Jokowi mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi sebuah musibah.

Sehingga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya.

"Penambangan bisa dilakukan tetapi juga terukur dikendalikan dan harus dijamin pengelolaannya pasca penambangan," ungkap Jokowi.

"Namun, itu saja tak cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah," tambahnya.