Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Perdana Moeldoko: Jawab 20 Pertanyaan dan Belum Berniat Damai dengan ICW

Kompas.com - 13/10/2021, 05:20 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalani pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Pemeriksaan itu terkait laporan Moeldoko yang diajukannya 10 September 2021 pada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir atas dugaan pencemaran nama baik.

Moeldoko didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan selesai diperiksa sebagai saksi pelapor pada pukul 15.15 Wib.

Otto menyebut Moeldoko menjalani pemeriksaan selama 1 jam.

Mantan Panglima TNI itu kemudian meninggalkan Bareskrim Polri sekitar pukul 15.30 setelah memberi keterangan singkat atas pemeriksaan yang dijalaninya.

20 pertanyaan

Moeldoko mengaku ditanya 20 pertanyaan oleh pihak kepolisian dalam pemeriksaan perdananya itu.

“Ya saya memenuhi panggilan dalam rangka selaku saksi pelapor ya. Ada 20 pertanyaan disampaikan tadi dan sudah saya jawab,” ungkap Moeldoko.

“Ya saya jawab seperti saya menghadapi situasi itu,” sambungnya.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan Perdana, Moeldoko Merasa Jadi Warga Negara yang Baik

Moeldoko mengaku hadir untuk menunjukan sikap kooperatif pada proses penegakan hukum yang ditetapkan polisi.

“Saya selaku warga negara yang baik ya mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang diterapkan kepolisian,” ucapnya.

Bukti dan saksi

Setelah menemani kliennya jalani pemeriksaan, kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, mengungkapkan bahwa keterangan dan bukti-bukti yang diberikan pihaknya ke Bareskrim Polri digunakan untuk membuktikan bahwa tudingan ICW pada Moeldoko salah.

Otto mengatakan, semua bukti yang disiapkan tim kuasa hukum Moeldoko sudah cukup guna menunjukan bahwa ICW melakukan fitnah dan pencemaran nama baik pada kliennya.

“Fokusnya untuk membuktikan bahwa betul-betul ada peristiwa tindak pidana dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” jelas Otto.

Baca juga: Pihak Moeldoko Belum Pikirkan Upaya Damai dengan ICW

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com