JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan soal isu ketidakmerataan serta diskriminasi vaksin Covid-19.
Hal ini disampaikannya dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 60 Tahun Gerakan Non-Blok (GNB) yang digelar di Beograd, Serbia, Senin (11/10/2021).
“Akses yang tidak sama terhadap vaksin saat ini masih terjadi,” kata Retno dalam keterangan persnya setelah mengikuti KTT, Senin malam.
Baca juga: Pertemuan ASEAN, Menlu Tekankan Jangan Ada Diskriminasi Sertifikat Vaksin Covid-19
Ia juga berpandangan, hasil pertemuan Konferensi Asia–Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung atau Dasasila Bandung mengajarkan prinsip persamaan antarnegara, termasuk persamaan vaksin antarnegara.
Menurut dia, kesetaraan dan kesamaan akses terhadap vaksin menjadi ujian moral paling besar bagi semua negara di masa pandemi.
"Diskriminasi dan politisasi vaksin bahkan memperlebar ketimpangan vaksin dan kesulitan untuk pulih secara bersama," ucap dia.
Dengan demikian, Retno mengajak semua negara GNB bergerak bersama dan menggaungkan solidaritas untuk kesetaraan akses vaksin Covid-19.
Baca juga: Inggris Belum Akui Sinovac Jadi Syarat Masuk, Menlu RI Terus Angkat Kekhawatiran Politisasi Vaksin
Selanjutnya, Retno menyampaikan soal nilai dan prinsip kerja sama negara-negara GNB.
Ia mengatakan, rivalitas geopolitik mengancam spirit kerja sama untuk mengatasi pandemi dan tantangan dunia lainnya.
"Tantangan perubahan iklim yang dapat mengancam survival manusia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan zero-sum," ucap dia.
Selain itu, isu lainnya yang disorot adalah soal nilai dan prinsip penghormatan terhadap keadilan.
Retno menegaskan, semua negara GNB masih berhutang atas kemerdekaan bangsa Palestina, bahkan hal ini juga dimandatkan dalam Dasasila Bandung.