Undang Kementan, KPK Ingatkan Pentingnya Perkuat Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/102021).

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” ujar Firli, melalui keterangan pers, Kamis.

Firli menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Membangun integritas, kata dia, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Oleh karena itu, Firli memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat.

Baca juga: Kasus Bupati Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Upaya penindakan, ujar dia, untuk memberikan efek jera. Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

“Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” ungkap Firli.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai benteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas.

Politisi Nasdem itu menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pihaknya dan jajaran di Kementan. Khususnya terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.

“273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami nangani makanannya rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar,” ucap Syahrul.

“Kami menangani masalah kesehatan rakyat. Kami enggak boleh salah prediksi. Kami enggak boleh salah hitung, kami enggak boleh berpura-pura,” kata dia.

Baca juga: KPK Eksekusi Eks Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ke Rutan Kelas I Medan

Oleh karena itu, Syahril berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan.

Menurut dia, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar dibutuhkan tata laksana yang baik.

“Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOP-nya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,” ujar Syahrul.