Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Akui Penanganan Pekerja Migran RI Masih Kurang Dibanding Negara Lain

Kompas.com - 07/10/2021, 10:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilakukan pemerintah masih kurang dibandingkan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir di acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (7/10/2021).

"Dalam banyak hal, kita sudah mengalami kemajuan luar biasa, tapi memang dalam banyak hal juga kita masih kurang dibanding negara-negara lain," kata dia.

Baca juga: 635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Beberapa kekurangan yang masih dimiliki itu antara lain terkait dengan hak para PMI.

Ini termasuk kesadaran untuk memberikan pelayanan hukum apabila para pekerja menghadapi masalah hukum di negara tempatnya bekerja.

Meskipun demikian, kata dia, ada masalah lain yang dihadapi berkaitan dengan individu PMI itu sendiri.

"Misalnya dalam hal bahasa, karena ketidakmampuan atau terbatasnya kemampuan bahasa yang diperlukan sehingga menghambat komunikasi yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Terlalu Semangat Bangun Program Profesional Berkualitas Apa Adanya

Muhadjir pun berpesan agar BP2MI serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan para PMI di luar negeri turut memperhatikannya.

Ini termasuk bagi para PMI itu sendiri agar memastikan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat bekerja ke luar negeri.

"Supaya dia bisa survive ketika berada di luar negeri sehingga bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian atau kontraknya," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga mengakui bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani kesejahteraan para PMI.

Baca juga: Januari-Juli 2021, Pemerintah Pulangkan 7.598 Pekerja Migran

Meskipun demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras memperbaiki kondisi yang masih bermasalah tersebut agar semakin ke depannya.

"Kami berkomitmen, negara harus hadir dalam masalah kesejahteraan PMI ini. Mereka adalah pahlawan devisa, jangan sampai kita hanya memberikan sanjungan dalam nyanyian tapi tidak pernah bertindak secara nyata untuk menjadikan mereka pahlawan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com