Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Masih Perlu Kerja Keras untuk Capai Herd Immunity 70 Persen Populasi

Kompas.com - 06/10/2021, 10:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, upaya kerja keras diperlukan oleh semua pihak agar bisa mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity) sebanyak 70 persen dari total populasi.

Pasalnya, pemerintah telah menargetkan bahwa cakupan vaksinasi untuk mencapai herd immunity adalah 208,5 juta jiwa dalam satu tahun.

Sementara, data pemerintah per 3 Oktober 2021 menunjukkan, secara nasional vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 45,03 persen dan dosis kedua 25,29 persen.

"Artinya masih diperlukan kerja keras untuk mencapai herd immunity 70 persen cakupan vaksinasi pertama dan kedua," kata Ma'ruf di acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

Menurut Ma'ruf, diperlukan pula upaya luar biasa dan masif untuk merealisasikan pencapaian target vaksinasi selama satu tahun itu.

Oleh karena, itu dibutuhkan percepatan untuk melakukan vaksinasi agar target herd immunity bisa segera tercapai.

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Sempat Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan tujuh bulan lagi atau hingga pertengahan 2022 untuk mencapai cakupan 70 persen.

"Bila kita menginginkan proses vaksinasi selesai pada akhir tahun 2021 ini juga, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pun mengharapkan TNI dan Polri terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi.

Baca juga: Wapres: Perbaikan Kondisi Covid-19 Perlu Ditindaklanjuti

Sebab, ujar Ma'ruf, tercatat masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi.

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," kata dia.

Langkah tersebut pun, ujar Ma'ruf, akan disertai insentif berupa penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com