Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan ASEAN, Menlu Tekankan Jangan Ada Diskriminasi Sertifikat Vaksin Covid-19

Kompas.com - 04/10/2021, 19:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan tiga pertemuan ASEAN pada Senin (4/10/2021).

Salah satu pembahasan yang disampaikan Indonesia dalam ketiga pertemuan itu adalah terkait perlunya pembentukan mutual recognition terhadap sertifikat vaksin COVID-19.

“Menyikapi berbagai pembahasan paspor vaksin di dunia, saya tekankan pentingnya untuk membentuk mutual recognition terhadap sertifikat vaksin COVID-19,” kata Retno dalam siaran Youtube Mofa Indonesia, Senin (4/10/2021).

Menurut Retno, hal itu perlu dilakukan guna memastikan tak ada diskriminasi vaksin Covid-19.

Baca juga: Kemenkes: Harga Tes PCR RI Termurah Kedua di ASEAN Setelah Vietnam

Ia menegaskan, semua vaksin yang telah mendapatkan Emergency Use Listing yang diterbitkan oleh WHO harus diperlakukan sama.

“Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya diskriminasi vaksin di ASEAN," ujar Retno.

Selain itu, Retno juga menyampaikan infromasi terbaru soal operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.

Menurut dia, pembahasan ini sudah dilakukan selama hampir satu tahun.

“Alhamdulillah, saat ini semua element penting pembahasannya telah selesai dilakukan dan akan disepakati dalam KTT ASEAN mendatang,” kata Retno.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perlunya untuk segera mengimplementasikan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.

Baca juga: UPDATE: Sudah 53.006.923 Orang Mendapat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

“Untuk membuka perbatasan kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Adapun, ketiga pertemuan yang dihadiri Retno yakni Pertemuan ASEAN Political-Security Community Council (APSC) ke-24. Turur hadir Menko Polhukam Mahfud MD dalam pertemuan itu.

Lalu, Pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-30 dan Pertemuan ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com