PSI Segera Kirim Surat ke Pimpinan DPRD DKI untuk Copot Viani Limardi sebagai Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengirimkan surat ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mencopot Viani Limardi dari kursi anggota Dewan.

Adapun hal tersebut dilakukan setelah DPP PSI mengonfirmasi kabar pemecatan terhadap Viani Limardi yang beredar luas di masyarakat.

"Karena sudah bukan anggota PSI, Sis Viani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD mewakili Partai Solidaritas Indonesia," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan kepada Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Isyana mengatakan, langkah melayangkan surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk mencopot keanggotaan Viani Limardi sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baca juga: DPP PSI Bantah Viani Limardi soal Tak Diberikan Kesempatan Klarifikasi

"Namun, sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak surat DPP PSI dikeluarkan pada Sabtu 25 September 2021, Sis Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI," tegasnya.

Isyana menambahkan, segala tindakan yang dilakukan Viani Limardi setelah dipecat, juga tidak terkait lagi dengan PSI.

Menyoroti soal surat pemberhentian yang menyebar luas, Isyana mengaku heran. Pasalnya, proses pemberhentian itu dinilainya bersifat internal partai.

Namun, ia menegaskan bahwa pemberhentian Viani sudah melalui tahapan yang panjang. Dalam hal ini, PSI juga disebutnya membentuk tim pencari fakta (TPF) sebelum memecat Viani.

“TPF juga telah memanggil secara resmi Sis Viani Limardi. Dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF,” lanjut dia.

Dari hasil tersebut, lanjut dia, Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, tepatnya AD/ART Pasal 5 tentang kewajiban anggota.

Baca juga: Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Adapun kewajiban anggota itu di antaranya patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan partai.

"Selanjutnya, kami mengambil keputusan memberhentikan Sis Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai," tegas Isyana.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi diberhentikan dari partai yang dikomandoi Giring Ganesha itu.

Kabar pemberhentian itu pun beredar luas di masyarakat lewat surat pemecatan yang ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni pada 25 September 2021.

Sebelumnya, Viani Limardi sempat ramai menjadi perbincangan lantaran sikap arogannya saat terjaring razia penetapan sistem ganjil genap di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/8/2021).