JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diminta melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari dalam kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan, hal itu mesti dilakukan agar bisa segera mengambil langkah jika terjadi penularan Covid-19 di sekolah.
"Satgas Covid-19 itu harus melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang menjalankan PTM, harus melakukan monitoring, kalau perlu setiap hari," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh
Trubus juga mendorong agar Satgas Penanganan Covid-19 di daerah harus aktif jemput bola dalam melakukan pengawasan PTM di sekolah.
"Harus kencang, harus proaktif," kata dia.
Lebih lanjut, Trubus mendesak pemerintah pusat selalu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan PTM.
Trubus menyebutkan, pemerintah pusat juga harus meminta pemerintah daerah menyiapkan mitigasi sejak dini dengan berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit setempat.
Baca juga: Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19
Mitigasi ini dilakukan untuk menangani kemunculan klaster baru Covid-19 di sekolah dan melakukan pencegahan pada munculnya gelombang ketiga.
"Harus siap sejak dini berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit, termasuk kemungkinan mendirikan rumah sakit darurat, karena ada potensi gelombang ketiga yang cukup tinggi," kata dia.
"Selain anggaran penanganan Covid-19, pemerintah pusat juga harus menyiapkan obat-obatan dan oksigen ke daerah, serta memberikan pelatihan-pelatihan pada Sumber Daya Manusia (SDM) Satgas Covid-19 masing-masing daerah," ucap Trubus.
Baca juga: UPDATE: RI Catat 4.208.013 Kasus Covid-19 dan Kewaspadaan PTM Terbatas
Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ada banyak tantangan yang mesti dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan PTM di masa pandemi virus corona.
Namum, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah juga tidak ingin generasi yang akan datang jadi tidak berpendidikan.