Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Kompas.com - 27/09/2021, 19:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat utamanya di sektor ritel dan wisata.

Peningkatan itu terjadi menyusul pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai sektor dalam beberapa waktu terakhir.

"Peningkatan mobilitas terutama terjadi di aktivitas ritel dan recreation park," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (27/9/2021).

"Ini mobilitas tetap menunjukkan peningkatan walaupun sudah diambil langkah-langkah macam-macam, mulai genap ganjil dan sebagainya," tutur Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Baca juga: Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut mencontohkan, lebih dari 10.000 orang mengunjungi Pantai Pangandaran, Jawa Barat, pada akhir pekan kemarin.

Padahal, telah diberlakukan sejumlah aturan, seperti mekanisme ganjil genap, untuk mencegah membeludaknya pengunjung.

Peristiwa itu, kata Luhut, perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, peningkatan mobilitas penduduk berpotensi menyebabkan lonjakan virus corona.

"Mungkin orang sudah sangat lelah untuk tinggal di rumah. Itu tinggal pengaturannya harus kita sama-sama perhatikan karena berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik," ujarnya.

Luhut mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia terus memang terus menunjukkan perbaikan. Hal itu dibuktikan dari menurunnya angka kasus aktif hingga penambahan kasus Covid-19 harian.

Baca juga: Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Secara nasional, kasus aktif Covid-19 turun hingga 92,6 persen dibanding puncaknya pada 24 Juli 2021.

Per Senin (27/9/2021) kasus aktif nasional berada di angka 40.270 kasus. Angka ini lebih rendah dibandingkan September tahun lalu yang mencapai 43.059 kasus.

"Kasus aktif Jawa-Bali juga turun 96 persen dari puncak (24 Juli 2021). Kasus aktif 26 September (15.895 kasus), lebih rendah dari angka 27 juni 2020 (16.362 kasus)," kata Luhut.

Meski terus menunjukkan perbaikan, Luhut mewanti-wanti seluruh pihak tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

"Angka-angka ini membuat kita tidak boleh berpuas diri, justru hati-hati," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com