Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Kompas.com - 23/09/2021, 18:19 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pejabat publik menahan diri dalam menghadapi kritik dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menanggapi pelaporan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.

“Elite-elite pemerintahan perlu kiranya menahan diri untuk mengambil jalan hukum atas kritik yang disampaikan warga,” turur Amiruddin dihubungi Kompas.com, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Polda Metro Jaya Akan Panggil Luhut B Pandjaitan Terkait Laporan terhadap Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Tujuannya, lanjut Amiruddin, agar masyarakat dapat terus menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

“Kebebasan menyatakan pendapat itu penting bagi demokrasi dan akan bisa membuat kebijakan publik berkualitas,”

Amiruddin berpandangan dalam demokrasi kritik masyarakat pada pejabat publik lumrah terjadi.

Jika ada kritik yang tidak sesuai dengan fakta, Amiruddin meminta pejabat publik menjawabnya dengan data-data tandingan.

“Elite-elite pemerintah kan cukup dengan mengumumkan atau membuka data-data yang sahih untuk membantahnya,” imbuh dia.

Diketahui Luhut melaporkan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direkur Lokatatu Haris Azhar atas dugaan tindakan pencemaran nama baik.

Laporan itu disampaikan Luhut bersama kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (23/9/2021).

Kasus bermula dari pernyataan Fatia dan Haris di YouTube Haris Azhar, bahwa Luhut terlibat dalam penambangan di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Luhut kemudian mengirimkan somasi pada keduanya yang meminta mencabut pernyataan dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.

Tak kunjung memberi pernyataan maaf, Luhut akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Baca juga: Luhut Vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan Bermain Tambang di Papua

Konflik antara pejabat dan aktivis serta peneliti tidak hanya terjadi kali ini.

Pada Jumat (10/9/2021) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir ke Bareskrim Polri.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik karena menduga Moeldoko punya hubungan dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com