Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

Kompas.com - 23/09/2021, 14:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui ada penambahan masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.

Meskipun bertambah, kata dia, akan tetapi yang harus ditangani hingga tahun 2024 adalah kemiskinan ekstrem sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pandemi betul ada penambahan kemiskinan, baik yang kronis maupun ekstrem. Tapi yang memang dibebankan Presiden, yang harus ditanggulangi sampai 2024 adalah yang ekstrem," ujar Ma'ruf saat meninjau Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Ma'ruf mengatakan, tercatat ada 27 juta lebih masyarakat miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 10 juta lebih yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem yang berjumlah 10 juta itulah, kata dia, yang akan diselesaikan hingga tahun 2024 mendatang.

Oleh karena itu, kata dia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pun merencanakan sesuai budget yang diberikan untuk penanganannya.

"Untuk tahun 2021, sekitar 20 persen atau 2 juta lebih keluarga miskin. Ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Kemudian sisanya akan diselesai kan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sekitar 35-45 persen.

Sisanya dari itu, ujar dia, akan kembali diselesaikan pada tahun 2024.

"Jadi diharapkan kalau tidak ada hambatan, yang miskin ekstrem 2024 bisa selesai. Roadmap-nya sudah ada dan disiapkan, tapi tentu tergantung situasi dan keadaan di medan," kata Ma'ruf.

Pasalnya, sering kali prediksi-prediksi yang dibuat tidak semuanya dapat dilalui dengan mulus.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Meskipun demikian, dari berbagai rencana yang sudah dipersiapkan pihaknya optimistis kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat ditekan hingga nol persen.

Adapun pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dengan 35 kabupaten/kota.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Ini yang paling sulit untuk tercapai pada 2021 karena kondisinya sangat berat, tapi kami sudah berusaha," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com