Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Kompas.com - 21/09/2021, 11:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat segera melapor jika ada oknum yang menawarkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga.

Menurut dia, vaksin dosis ketiga atau booster saat ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

"Jika ada oknum yang menawarkan vaksin dosis ketiga kepada masyarakat selain tenaga kesehatan, segera laporkan ke pihak berwenang," ujar Nadia dilansir dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 262,3 Juta Vaksin Covid-19

Kendati ketersediaan vaksin terus ditingkatkan, Nadia menegaskan, vaksinasi dosis ketiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

Sebab, mereka memiliki risiko terpapar virus lebih besar dalam menunaikan kewajibannya merawat pasien yang sakit.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan vaksinasi, atau yang belum lengkap suntikan vaksinnya.

Karena itu, masyarakat umum belum bisa mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga sehingga diharapkan untuk menahan diri.

“Kita ketahui, yang lebih penting adalah kekebalan komunitas. Lebih banyak orang yang mendapatkan vaksinasi akan lebih baik daripada imunitas yang terpusat pada individu tertentu,” kata dia.

Baca juga: Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nadia pun mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 262.350.400 dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi maupun bahan baku (bulk).

Jumlah ini didapatkan setelah diterimanya pengiriman tahap ke-70 vaksin Covid-19 untuk Indonesia pada Senin (20/9/2021).

“Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan menerima lebih banyak lagi kedatangan vaksin. Ini sebagai upaya pemerintah agar tidak terjadi kekosongan stok vaksin di negara kita,” tutur Nadia.

"Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk percepatan cakupan vaksin, vaksin yang diterima akan disalurkan ke berbagai lokasi di seluruh Indonesia agar dapat segera digunakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com